Bidang Pimbinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat.

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP; 

 b. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kepolisipamongprajaan;

 c. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian operasional Linmas;dan 

 d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan, mempunyai tugas melaksanakanurusan Pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan.

a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP; 

 b. penyelenggaraan pengumpulan Data, Informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, Intelejen, pengendalian massa dan kerjasama, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perundangan-undangan Daerah secara non yustisi; 

 c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama dan kerjasama, ketertiban umum dan Ketentraman masyarakatserta Penegakan daerah secara Non yustisi; Perundangan-undangan

 d. penyelenggaraan operasional patroli, Pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama serta Penegakan Perundangan-undangan Daerah secara non yustisi;

 e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Bidang;

 f. pengumpulan, mengolah Data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, Intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perundangan undangan Daerah secara non yustisi;

 g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Bidang;

 h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundangan undangan Daerah secara non yustisi;

 i. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam Operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, Intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundangan-undangan Ddaerah baik secara yustisi maupun secara non yustisi; 

j.  pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengawasan dan pengendalian perijinan, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakatserta penegakan peraturan perundangan-undangan secara non yustisi; 

 k. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

 l. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting milik daerah dan tempat-tempat penting lainnya;

 m. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan Kepala Daerah; 

 n. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian massa pada unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban dalam penegakan Perundang-undangan Daerah; 

 o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin; 

 p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan, serta penegakan dan penindakan.

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;

 b. penyelenggaraan pengumpulan Data, informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perundang-undangan Pro yustisi;

 c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan Perundang-undangan Pro yustisi;

 d. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Pro yustisi;

 e. penegakan Perundang-undangan melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan, Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan Peraturan Perundang-undangan; 

 f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan; 

 g. pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar Peraturan Daerah;

 h. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan Peraturan Daerah; 

 i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;dan

 j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasiaan perencanaan, evaluasi dan pengelolaan keuangan Satpol PP serta secara ex officio menjabat sebagai sekretaris Sekretariat Pejabat PPNS.

a. penyusunan program kerja sekretariat dan Sekretariat Pejabat PPNS sesuai dengan Renstra Satpol PP; 

 b. penghimpunan dan Pengolahan Data, penyusunan Renstra Satpol PP;

 c. penyelenggaraan administrasi umum;

 d. penyusunan evaluasi dan laporan;

 e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;

 f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Satpol PP;

 g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

 h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pejabat PPNS; 

 i. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

 j. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan,dan aset Satpol PP; 

 k. pengelolaan keuangan Satpol PP; 

 l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat dan Satpol PP;

 m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah.

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

 b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah; 

 c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

 d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;

 e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

 f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP;dan

 g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi.